PANDANGAN HUMAN SECUIRTY DALAM IMPLEMENTASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA DALAM MENJAGA EKOSISTEM LAUT STUDI KASUS: PENGGUNAAN PUKAT HARIMAU DI LAUT ACEH
DOI:
https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i2.79Keywords:
Kebijakan Maritim, SDGs, Pukat Harimau (illegal fishing), (Human Securty)Abstract
Tulisan ini membahas tentang kebijakan maritim Indonesia pada wilayah Laut di Kabupaten Aceh Barat atau disebut Laut Aceh Barat yang sering kali dihadapkan dengan kasus penggunaan pukat harimau (illegal fishing) oleh nelayan setempat yang merusak ekosistem di laut Aceh Barat. Padahal ekosistem laut yang baik dan aman merupakan salah satu dari 17 tujuan SDGs atau Suistainable Development Goals. Indonesia dalam menjaga keamanan lautnya memiliki suatu kebijakan yang dinamakan kebijakan maritim. Kebijakan maritim ini merupakan suatu bentuk upaya Indonesia dalam menjaga keamanan wilayah perairannya dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal perusakan ekosistem laut di Indonesia. Tulisan ini akan melihat implemetasi kebijakan tersebut dari sudut pandang konsep Human Security yang dalam pelaksanaksanaanya melibatkan kelompok – kelompok yang dianggap mampu menjadi “penyambung lidah” pemerintah ke masyarakat. Tulisan ini, mengunakan metode deskriptif, yang mana akan mendeskripsikan permasalahan illegal fishing sebagai tantangan SDGs di Indonesia. Akan digambarkan pula bagaimana situasi penggunaan pukat harimau dan dampaknya serta bagaimana kemudian mengukur implementasi kebijakan maritim tersebut melalui kacamamata Human Security untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan rasa aman terhadap manusia.Downloads
Published
2020-05-30
Issue
Section
Articles
License
This work is licensed under Creative Commos Attribution - Non Commercial 4.0
International Licensed